LOMBOK, (MINGGU, 15 APRIL 2018) -  Alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial diharapkan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). 
 
Menteri Sosial Idrus Marham menghimbau semua pihak, termasuk pemerrintah daerah, agar memotivasi penerima bantuan, sehingga bisa "naik kelas". Yakni perubahan dari status tidak mampu menjadi mampu atau disebut juga masuk fase graduasi. 
 
Inilah kenyataan yang ditemukan Mensos di Lombok. Ia bangga berjumpa dengan beberapa penerima manfaat yang tidak lagi menerima bansos. Karena mereka sudah punya usaha sendiri.
 
"Tadi ada beberapa yang mendirikan usaha, ya meskipun berjualan pecel. Saya harap di lain tempat ada juga yang berjualan gorengan, toko kelontong, atau apa, yang penting bisa mandiri," kata Mensos, di Lombok, Nusa Tenggara Barat,  Minggu (15/04/2018).
 
Tak lupa, Mensos mengingatkan, agar penerima manfaat menggunakan bantuan sesuai ketentuan, terutama untuk keperluan sekolah dan perbaikan gizi anak-anak. 
 
"Dengan pendidikan yang baik, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang pintar. Bisa sekolah sampai lulus SMA bahkan ke perguruan tinggi. Dengan pendidikan tinggi mereka bisa bekerja dan berpenghasilan mengangkat nasib keluarga," kata Mensos.
 
Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan, untuk memastikan kondisi para penerima bantuan, Mensos mengakui adanya evaluasi terhadap kondisi para penerima bantuan dalam kurun waktu tertentu.  "Bila syarat-syarat sebagai penerima bantuan sudah tidak dipenuhi lagi, maka bantuan bisa dicabut," katanya.
 
Dalam kesempatan pencairan PKH di Bogor beberapa hari lalu, Mensos juga menyampaikan rencana pemerintah menyusun ulang skema bantuan, khususnya soal besaran indeks.  Selama ini, indeks bantuan sama untuk semua penerima manfaat yakni sebesar Rp1.890.000 untuk setiap keluarga dalam satu tahun.
 
"Nantinya akan _non flat_ . Jadi besarnya akan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Makin besar tanggung jawabnya, akan semakin besar indeks bantuannya," kata Mensos. 
 
Total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB sebanyak 325.320 keluarga dengan nilai Rp615.250.030.000.  Sementara penerima bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 473.049 dengan nilai Rp624.424.680.000. Total bantuan yang disalurkan selama satu tahun senilai Rp1.239.674.710.000.
 
*BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI*
Kategori: 
Penulis: 
Koesworo