Kota Bogor, Jawa Barat (1 Maret 2018) - Menteri Sosial Idrus Marham secara blak-blakan mengungkap tugas khusus yang diamanahkan Presiden Joko Widodo ketika ia diangkat menjadi menteri. 
 
Di hadapan 500 ibu-ibu penerima PKH yang mengikuti pencairan bansos di Balai Kemuning Gading, Kota Bogor, Rabu (28/2), Idrus menjelaskan bahwa Presiden meminta agar program prioritas nasional khususnya yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh.  
 
“Ada lima tugas yang diberikan beliau. Pertama, memastikan semua rakyat yang berhak mendapat bansos harus sampai di tangan penerima. Kedua, memastikan bansos yang diterima sesuai dengan yang ada dalam program. Misalnya bansos PKH besarnya Rp1.819.000 per KPM per tahun dicairkan 4 kali dalam setahun maka kenyataan di lapangan jua harus sesuai dengan pedoman itu atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang besarnya Rp110.000 per bulan harus diberikan sejumlah itu tanpa ada potongan,” terang Mensos. 
 
Ketiga, Bapak Presiden memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai dengan ketentuan, mengawal dan memastikan bahwa dana tersebut dibelanjakan kebutuhan pangan keluarga seperti beras ataupun telur.  
 
“Keempat, apabila ada yang menggunakan bantuan tidak sesuai ketentuan yang ada maka bantuan tidak dilanjutkan kepada ibu yang melakukan pelanggaran. Terakhir memastikan seluruh anak bangsa yang tidak mampu mendapat bantuan sosial,” terangnya.
 
Oleh karena itu, lanjutnya, sepanjang Februari yang merupakan Bulan Tuntas Bansos, ia terus memantau proses pencairan PKH, BPNT, dan Bansos Beras Sejahtera (Rastra) di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah wilayah yang dikunjungi dalam rangka melihat langsung pencairan PKH adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Asmat, Kota Makassar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Gowa, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. 
 
Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Sosial yang telah merealisasikan bansos PKH secara nasional tepat waktu. 
 
“Apresiasi kami kepada Kemensos atas terlaksananya program PKH dan BPNT di seluruh pelosok Indonesia karena kedua program ini sangat penting untuk peningkatan gizi keluarga dan pendidikan anak-anak kita,” katanya.  
 
Bansos PKH dan BPNT, lanjutnya, merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang harus dikawal dengan serius. DPR sebagai wakil rakyat turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung dan memastikan program ini berdampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.
 
Total bansos untuk Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai Rp89.595.640.000. Bansos tersebut terdiri dari PKH reguler untuk 18.019 KPM, PKH Disabilitas untuk 114 jiwa, PKH Lanjut Usia untuk 70 jiwa, Beras Sejahtera untuk 41.759 keluarga, bantuan sembako dan bantuan untuk anak berprestasi. 
 
Usai melakukan kunjungan kerja di Kota Bogor, Mensos bersama DPR Komisi VIII bergerak menuju Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu petang. Di tengah hujan lebat yang mengguyur Gedung Herlina, Kelurahan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Mensos bersapa dengan 500 KPM yang hadir. 
 
Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak yang turut memantau pencairan bansos di Kabupaten Cianjur mengatakan DPR akan terus mengawal penyaluran PKH dan BPNT sampai diterima masyarakat dan memonitor apakah kedua bansos ini dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan. 
 
Total bansos untuk Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 adalah 508.139.420.000. Rinciannya adalah PKH regular untuk 134.821 keluarga, PKH Disabilitas untuk 435 jiwa, PKH Lansia untuk 831 jiwa, Beras Sejahtera untuk 189.959 keluarga, serta bantuan paket sembako dan bantuan untuk anak berprestasi. 
 
“Penyaluran bansos PKH dan BPNT ini tak lepas dari peran pemda dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA). Untuk itu saya berharap kerja sama ini semakin dikuatkan demi mewujudkan suksesnya penyaluran PKH kepada 10 juta KPM dan BPNT kepada 15,5 juta keluarga pada tahun 2018,” harap Idrus. 
 
Penyaluran bansos PKH di Kota Bogor dilaksanakan oleh BNI 46 sebagai bank penyalur. Sementara di Kabupaten Cianjur dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). 
 
 
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL
Kategori: 
Penulis: 
Desy Saputra