Bandung, UHH Setditjen PFM – Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama di Hotel Grand Savoy Homann Bidakara Bandung (08/03). Rapat ini membahas mengenai Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sebelumnya, KUBE adalah salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI. Tujuan KUBE adalah memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari 26 Kabupaten dan Kota yang berasal dari 15 Provinsi ini membahas beberapa hal. Diantaranya adalah program yang diprioritaskan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin, Keluarga Harapan. Materi yang dipaparkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, M.O. Royani, juga membahas mengenai pentingnya pendataan fakir miskin yang belum masuk Basis Data Terpadu.

“Nantinya, penggunaan Basis Data Terpadu juga akan menjadi acuan mengenai pengadaan KUBE. Data untuk pengadaan KUBE ini sebelumnya telah di pre-list dan harus diverifikasi dan dimutakhirkan oleh kabupaten atau kota sebelum digunakan”, ujar Sekretaris Ditjen PFM.

Adapun pengadaan KUBE harus mengacu pada Permensos Nomor 25 tahun 2015 tentang KUBE. Dalam aturan tersebut, dituliskan beberapa tujuan KUBE diantaranya adalah memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kapasitas individu, dan meningkatkan kemampuan berusaha.

Sementara itu Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Mumu Suherlan menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi produktif. Menurutnya, KUBE dapat digunakan untuk budidaya perikanan, jasa pariwisatan, industri rumah tangga, peternakan, pertanian atau perkebunan, dan perdagangan.

Penulis Berita: 
Rizky
Fotografer: 
Rizky