Jakarta, UHH Setditjen PFM - Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta (4/1).

Dalam acara tersebut, dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota serta melibatkan lintas Kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung  tujuan dilaksanakannya Rakor Tikor Bansos Pangan 2018 ini adalah untuk mewujudkan kesamaan pemahaman, gerak langkah, dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, serta mewujudkan komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap Bantuan Sosial Pangan.

“Bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan untuk tahun 2018 sebanyak 15,6 juta yang terdiri dari Bantuan Sosial Rastra dan BPNT yang akan dilakukan dalam 5 tahapan. Untuk bulan Januari sebanyak 1,2 Juta KPM BPNT dan Bansos Rastra sebanyak 14,2 Juta KPM. Kemudian perluasan tahap 1 sebanyak 3,9 juta KPM BPNT dan Bansos Rastra sebanyak 11,5 juta KPM. Perluasan Tahap 2 sebanyak 7,2 juta KPM BPNT dan sebanyak 8,2 juta KPM Bansos Rastra. Perluasan tahap 3 sebanyak 9,1 juta KPM BPNT dan sebanyak 6,3 juta KPM Bansos Rastra. Perluasan tahap 4 sebanyak 10,8 juta KPM BPNT dan 5,4 juta KPM Bansos Rastra”, jelas Dirjen PFM.

Dirjen PFM juga menambahkan bahwa pendekatan penanganan kemiskinan adalah melalui pendekatan wilayah. “Direktorat PFM Perdesaan melaksanakan Bansos Pangan pada Wilayah I, Direktorat PFM Perkotaan melaksanakan Bansos Pangan pada Wilayah II dan Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN melaksanakan Bansos Pangan pada Wilayah III sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 132/HUK/2017 tentang Penetapan Wilayah Kerja Program Bantuan Sosial Pangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin”, ujar Dirjen PFM.

Penulis Berita: 
Reygan
Fotografer: 
Reygan