Kuta, Bali. 9 Januari 2018 - Kementerian Sosial terus meningkatkan tata kelola logistik dengan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Logistik Semester II tahun 2017. "Kementerian Sosial sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan barang logistik dengan menggunakan Voucher atau seperti Kartu E-Money untuk para pengungsi Bencana", ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat saat membuka kegiatan tersebut (9/1). "Para pengelola Simlog (Sistem Informasi Logistik) adalah Frontliner atau garda depan suksesnya program perlindungan dan jaminan sosial", tegas Harry dihadapan 102 peserta dari 34 Provinsi se Indonesia. "Permasalahan pengelolaan logistik bukan perkara baru seperti berulang tahun, maka harus dikelola sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan, sesuai SOP dan sesuai aturan” lanjutnya. “Dengan kerja keras semua pihak akhirnya kita bisa lolos dari lubang jarum, karena jika salah satu titik tidak terselesaikan cukup signifikan” lanjutnya. Hadir pada pembukaan kegiatan Rekonsiliasi Data Logistik Semester II tahun 2017, Sekretaris Ditjen.

Perlindungan dan Jaminan Sosial Justina Dwi Noviantari, Direktur Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sekaligus Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Margowiyono, Inspektur 3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Budiana, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali Budiawan. “Apa yang dilaksanakan Bapak Ibu dari daerah sangat menentukan suksesnya program - program Perlindungan dan Jaminan Sosial” tuturnya. Yang harus diperbaiki adalah sistemnya, bahkan Kementerian Keuangan memberikan saran agar barang persediaan tidak lagi dihitung oleh daerah tetapi oleh pusat.

“Mari kita akhiri sumber temuan yg selalu berulang tahun, dengan tekad dan keinginan semua pihak, mari kita miliki akuntabilitas semaksimal mungkin dalam menyukseskan program perlindungan dan jaminan sosial” pinta Harry. Pada gudang Regional sudah menggunakan QR code untuk memudahkan penghitungan keluar masuk barang logistik, Uji coba sudah dilakukan Gudang Regional Bekasi kalau berhasil, diharapkan daerah dapat menggunakan APBD dalam memudahkan perhitungan. Sementara itu, Margowiyono, mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menciptakan pemahaman atau persepi. karena kemungkinan Bulan Februari sudah mulai ada pemantauan dan laporan keuangan, laporan nanti yang dapat dijadikan laporan untuk Biro Umum dan Biro Keuangan, “Ini kenapa kami melakukannya di awal tahun untuk BMN (Barang Milik Negara) dan aset-aset” ungkap Margo. (Humas/Linjamsos).

Penulis Berita: 
Endah
Fotografer: 
Achmad Sugito