Komitmen menjadikan Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 menjadi salah satu mandat yang harus diselesaikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS & KPO). Sampai dengan tahun 2017 Kemensos berhasil mensupport penutupan 118 lokalisasi dengan merehabilitasi dan memulangkan 20.000 lebih penghuni lokalisasi tersebut. Dari total jumlah 168 lokalisasi prostitusi, yang sudah ditutup berjumlah 118 lokalisasi dan saat ini tersisa 41 lokalisasi yang belum di tutup. Penutupan lokalisasi dengan support anggaran dari Kementerian Sosial berjumlah 66 lokalisasi sedangkan dukungan dana dari APBD berjumlah 52 lokalisasi.

Direktur RSTS dan KPO Sonny W. Manalu mengatakan, melakukan penutupan terhadap 118 lokalisasi hanya dalam waktu 4 (Empat) Tahun bukanlah pekerjaan yang mudah. Semenjak Indonesia merdeka, ini adalah capaian tertinggi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dalam berikhtiar menjadikan “Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi”. Berkat komitmen yang tinggi dari Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa serta didukung ketekunan dan kerja keras dari tim Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, 118 lokalisasi tersebut berhasil ditutup.

Sonny menambahkan, dari 118 lokalisasi yang berhasil ditutup yang terbanyak adalah di Jawa Timur yakni sebanyak 53 lokalisasi, dimana puncaknya adalah ketika bersama sama Walikota Surabaya Tri Rismaharini berhasil menutup lokalisasi Dolly (salah satu lokalisasi terbesar di Asia).

Tantangan terbesar dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi pekerja seks ini adalah saat mengembalikan mereka ke daerah asal dengan tidak ada penghasilan dan mata pencaharian. Dikhawatirkan mereka para PSK akan kembali menekuni profesi sebagai PSK, untuk itu Program Reintegrasi Sosial diperlukan guna memberikan akses bagi Penerima Manfaat (PM) mendapatkan dukungan modal usaha dan keterampilan usaha, sehingga diharapkan ketika sudah kembali kedaerah asal dapat mengembangkan usaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Bantuan usaha berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif diberikan kepada masing-masing PM sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dengan pemberian dana stimulan ini diharapkan PM dapat mengembangkan usaha dengan baik sekembalinya ke daerah asal. Selain itu diharapkan masyarakat didaerah asal dapat menerima kembali kehadiran mereka dengan habitus yang baru dan terlahir kembali menjadi manusia yang bermartabat dan bermakna.

Total anggaran Kementerian Sosial yang sudah dialokasikan dalam mendukung penutupan lokalisasi dari Tahun 2013 s.d 2017 mencapai 100 Milyar. Anggaran tersebut diambil dari dua sumber yaitu melalui APBN Direktorat RSTS & KPO dan melalui anggaran hibah langsung dalam negeri (Dana UKS). Selain itu keberhasilan penutupan lokalisasi ini didukung oleh kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya dinas sosial serta partisipasi aktif dari stakeholder terkait. Sebagaimana target yang disampaikan Menteri Sosial, dengan kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sisa sebanyak 41 lokalisasi yang masih beroperasi, akan ditutup paling lambat Tahun 2019, pungkas Sonny.

Penulis Berita: 
Untung Dit RTS & KPO
Fotografer: 
Untung Dit RTS & KPO