Jakarta, UHH Setditjen PFM (12/4) -- Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) mengadakan kegiatan Pengelolaan Hasil Verifikasi Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Kegiatan yang diadakan di eL Royale Hotel Jakarta tersebut mengundang Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bapak Hasbullah, besera auditor dan pegawai struktural dari Ditjen PFM. Tema yang diangkat adalah Pengolahan Hasil Verifikasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Lingkup Ditjen Penanganan Fakir Miskin.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk perbaikan pertanggungjawaban Ditjen PFM ke depannya. Materi membahas mengenai membangun akuntabilitas tata kelola keuangan di DItjen PFM. Dalam hal ini, menurutnya, PFM dan Inspektorat bekerja berdampingan. Peran Inspektorat adalah bergerak dalam kerangka preventif sebagai auditor internal, sehingga tugasnya adalah quality assurance.

Akuntabilitas dalam konteks pertemuan kali ini adalah mengenai tata kelola keuangan. Akuntabilitas haruslah dua arah, kemudian orientasi akuntabilitas bukanlah kepada input atau output melainkan pada hasil atau outcome. Dalam akuntabilitas, tanggung jawab mengindikasikan kewajiban dan data bersama dengan konsekuensinya. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan mencari kesalahan. “Pak menteri dalam rapim terbatas menyebut, bagaimana supaya di lingkungan kementerian sosial supaya tidak ada temuan (kesalahan),” tambah Hasbullah mengutip Menteri Sosial Idrus Marham.

“Tapi suatu hal yang tidak mungkin kalau temuan itu tidak ada. Temuan tidak mesti yang bersifat keuangan, temuan yang bersifat administratif bisa berdampak pada temuan keuangan. Temuan keuangan bisa berasal dari administratif. Temuan administratif yang mana? Bisa saja ketika kita menyusun spj, menyusun lpj, laporan pertanggungjawaban, dan sebagainya ada yang belum lengkap. Atau lengkap tetapi tidak absah. Di situ tata kelola yang ingin kita dampingi,” tambahnya.

Menurut Hasbullah, forum ini adalah salah satu bentuk rekonsiliasi juga dalam hal mengoptimalkan pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran. “Memadukan, mencari bersama aspek-aspek yang memang kurang, atau hal yang perlu dilengkapi. Ketika unsur-unsur ini dipenuhi, maka menuju akuntabilitas tata kelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sudah cukup bagus arahnya.”

Penulis Berita: 
Rizki
Fotografer: 
Rizki